Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai berwenang untuk:

• melibatkan dan bekerjasama dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu;
• melakukan penunjukan langsung konsultan internasional dalam rangka melakukan telaah untuk proposal pelaksanaan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung; dan
• mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.