Pasal 11

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Fasilitas Lainnya berupa biaya perjalanan dinas yang telah diterima

oleh Manajemen Eksekutif terhitung sejak yang

bersangkutan diangkat untuk melaksanakan tugas dan

fungsi dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite

Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41) sampai

dengan Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dinyatakan

sah dan diakui sebagai pelaksanaan atas pembayaran

Fasilitas Lainnya bagi Manajemen Eksekutif berdasarkan

Peraturan Presiden ini.