Pasal 10

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Manajemen Eksekutif yang telah diberikan Hak Keuangan

terhitung sejak yang bersangkutan diangkat untuk

melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor

28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan

Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41) sampai dengan Peraturan Presiden

ini mulai berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

• Apabila Hak Keuangan yang telah diberikan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan besaran Hak Keuangan

sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan

Presiden ini maka diberikan kekurangan Hak

Keuangannya; atau

• Apabila Hak Keuangan yang telah diberikan lebih

besar nilainya dibandingkan dengan besaran Hak Keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam

Peraturan Presiden ini maka wajib mengembalikan kelebihan pembayaran Hak Keuangannya kepada kas

negara.

www.peraturan.go.id

2022, No. 142 -6-