Pasal 37

(1) Gubernur dan bupati/walikota yang tidak memberikan pelayanan dan/atau menerbitkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Peraturan Presiden ini diberikan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis kepada: a. gubernur oleh Menteri Dalam Negeri; dan b. bupati/walikota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Dalam hal gubernur dan bupati/walikota tidak memberikan pelayanan dan/atau menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut: a. Menteri Dalam Negeri mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota.