Pasal 7

(1) Pengelolaan DPN Danau Toba sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 hurrrf g dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (21 Pengelolaan DPN Danau Toba oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kawasan lindung dan daya dukung atau daya tampung kawasan wisata.

(3) Pengelolaan. . .

SK No 226604 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pengelolaan DPN Danau Toba sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• organisasi dan tata kelola di pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
• tata kelola lingkungan dan penanggulangan bencana; dan
• tata kelola sosial budaya.

(4) Dalam melaksanakan pengelolaan DPN Danau Toba

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2l., dan ayat (3), kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan

Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.