Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit

Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak

Sawit (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on

the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries)

yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2016 di

www.peraturan.go.id

2017, No.203 -3-

Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan

Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah asli

dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 2017

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 September 2017

,

ttd

www.peraturan.go.id

2017, No.203 -4-

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2016 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani

Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit

(Agreement between the Government of the Republic of

Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing

Countries) sebagai hasil perundingan antara delegasi

Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit;

  • bahwa persetujuan dimaksudkan untuk memberikan

dasar hukum operasionalisasi fungsi Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit;

www.peraturan.go.id

2017, No.203 -2-

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Referensi Silang (1)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL