Pasal 8

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIPDN Borobudur-

Yograkarta-Prambanan dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (21 Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(3) Evaluasi...

SK No 226505 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Borobudur-Yograkarta- Prambanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (21, dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.