Pasal 10

(1) Pemangku Kepentingan dapat berpartisipasi

dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi terkait Kelanjutusiaan.

(2) Partisipasi ...

PRESIDEN

REPUBLIK ]NDONESIA

(2) Partisipasi Pemangku Kepentingan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi.

(3) Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dilakukan:

a berupa forum tematik yang diselenggarakan sejalan dengan forum perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b saat pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan terkait Kelanjutusiaan.

Pasal 1 1

Pendanaan bagi penyelenggaraan Stranas Kelanjutusiaan bersumber dari:

a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

c sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.