Pasal 11

(1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di

daerah dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama oleh menteri/pimpinan lembaga,

Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

ketentuan:

• Menteri/pimpinan lembaga melakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan

kegiatan dan capaian keluaran, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan bidang/subbidang

DAK Fisik;

• Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana

setiap bidang/subbidang DAK Fisik;

• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

pencapaian keluaran, serta dampak dan manfaat

pelaksanaan kegiatan setiap bidang/subbidang

DAK Fisik yang menjadi prioritas nasional; dan

• Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan

dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan DAK Fisik dalam rangka pelaksanaan APBD.