Pasal 3
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tidak diberikan kepada:
- Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia yang tidak mempunyai jabatan
tertentu;
www.peraturan.go.id
2018, No.175 -4-
- Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia yang diberhentikan dari jabatan
organiknya dengan diberikan uang tunggu
(belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri
Sipil);
dihapus;
Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia yang diberikan cuti di luar
tanggungan negara atau dalam bebas tugas
untuk menjalani masa persiapan pensiun;
dan
- Pegawai pada badan layanan umum yang
telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di
Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang
tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Jaksa Agung.
- Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut: