Pasal 28A

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

pegawai negeri sipil pada Sekretariat Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban menjadi pegawai

negeri sipil pada Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pengalihan pegawai

negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Menteri Sekretaris Negara, Kepala Badan

Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal LPSK

dan instansi terkait lainnya mengatur penyelesaian administrasi pengalihan pegawai

negeri sipil berikut hak dan kewajibannya dari Kementerian Sekretariat Negara kepada

Sekretariat Jenderal LPSK.

(3) Penyelesaian administrasi pengalihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tidak mengurangi dan/atau menghilangkan hak

dan kewajiban pegawai negeri sipil pada Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban.