Pasal 13

(1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan bertanggung jawab untuk:

• mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan PPK;

• mengevaluasi pelaksanaan PPK; dan

• melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi

pelaksanaan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Presiden.

(2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab

untuk:

• merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK

pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal di

bawah kewenangannya;

• mengoordinasikan dan mengevaluasi

penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di

bawah kewenangannya;

• melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga

yang mendukung pelaksanaan PPK; dan

• melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan

huruf c kepada Presiden melalui Menteri Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

(3) Menteri Agama bertanggung jawab untuk:

• merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK

pada Satuan Pendidikan baik jalur Pendidikan

Formal maupun Pendidikan Nonformal di bawah kewenangannya;

www.peraturan.go.id

2017, No.195 -10-

• melaksanakan, mengoordinasikan, dan

mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya;

• melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga

yang mendukung pelaksanaan PPK; dan

• melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK

pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Presiden melalui Menteri Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

(4) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk:

• mengoordinasikan gubernur, bupati, dan/atau

walikota dalam penyusunan kebijakan,

penganggaran, dan penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan PPK;

• mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK sesuai dengan tanggung jawab

dan kewenangannya;

• memfasilitasi kerjasama antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan PPK; dan

• melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

(5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

• menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan

PPK sesuai dengan kewenangannya;

• mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK;

• melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga

yang mendukung penyelenggaraan PPK;

• menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK

sesuai dengan kewenangannya;

• menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten

dalam penyelenggaraan PPK;

• memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK; dan

www.peraturan.go.id

2017, No.195 -11-

• melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri

Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan.