Pasal 75

(1) Sekretaris Daerah Provinsi menugaskan kepala biro

hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 74.

(2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kepala biro hukum dapat

mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum.