Pasal 68

(1) Biro hukum Pemerintah Daerah Provinsi melakukan

penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi yang diterima dari Satuan Kerja

Perangkat Daerah Provinsi.

(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan

mengikutsertakan pemangku kepentingan.

(4) Biro hukum Pemerintah Daerah Provinsi melalui

Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan kembali

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

yang telah dilakukan penyelarasan kepada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan

hasil penyelarasan.

Pasal 69 …

• • 40 - -

95- 40 -