Pasal 67

(1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau

keterangan dan/atau Naskah Akademik.

(2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau

Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang

berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah

mengikutsertakan biro hukum.

(3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau

Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang

berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi,

atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda.

(4) Pemrakarsa dalam melakukan Penyusunan Naskah

Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang

mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur

dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

(5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi

muatan yang akan diatur.

(6) Penyusunan …

• • 39 - -

95- 39 -

(6) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik

penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.

(7) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi.