Pasal 61

(1) Selain menyusun Rancangan Undang-Undang tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60, Pemrakarsa juga menyusun Rancangan

Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

(2) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi

yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan

Peraturan Pengganti Undang-Undang.

(3) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang dan Rancangan

Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa membentuk panitia

antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

(4) Hasil …

• • 36 - -

95- 36 -

(4) Hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

kepada Menteri untuk dilakukan pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

(5) Menteri menyampaikan kepada Pemrakarsa hasil

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi untuk disampaikan kepada Presiden.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah