Pasal 53

(1) Pejabat yang mewakili kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian dan/atau lembaga lain terkait

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) wajib

melaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga

pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan lembaga

lain terkait mengenai perkembangan pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan

Undang-Undang dan/atau permasalahan yang dihadapi

untuk mendapatkan arahan dan keputusan sebelum

memberikan kesepakatan terhadap substansi Rancangan

Undang-Undang.

(2) Rancangan …

• • 33 - -

95- 33 -

(2) Rancangan Undang-Undang yang telah disepakati dalam

rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi disampaikan kepada menteri/pimpinan

lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pimpinan

lembaga terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan

pada setiap lembar naskah Rancangan Undang-Undang.

(3) Menteri menyampaikan kepada Pemrakarsa hasil

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi Rancangan Undang-Undang yang telah

mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Presiden.