Pasal 52

(1) Menteri dalam melakukan rapat pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan

Undang-Undang melibatkan wakil dari Pemrakarsa,

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian,

dan/atau lembaga lain terkait.

(2) Dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Menteri dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga

ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi untuk

dimintakan pendapat.

(3) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai

bahan pertimbangan Menteri dalam mengambil

keputusan.