Pasal 46

(1) Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan

panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian

kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian, pimpinan lembaga yang terkait dengan

substansi …

• • 28 - -

95- 28 -

substansi Rancangan Undang-Undang, ahli hukum,

akademisi, praktisi dan/atau perancang Peraturan

Perundang-undangan.

(2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan konsepsi, pokok materi, atau hal lain

yang dapat memberikan gambaran mengenai materi yang

akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang.

(3) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian

dan/atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menugaskan pejabat yang berwenang dan

secara teknis menguasai substansi yang berkaitan

dengan materi Rancangan Undang-Undang.

(4) Penyampaian nama pejabat, ahli hukum, akademisi,

praktisi, dan/atau perancang Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan.

(5) Pemrakarsa menetapkan pembentukan panitia

antarkementerian dan/atau antarnonkementerian

dengan keputusan menteri atau keputusan pimpinan

lembaga pemerintah nonkementerian dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

tanggal surat permintaan keanggotaan panitia

antarkementerian dan/atau antarnonkementerian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.