Pasal 45

(1) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang,

Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian

dan/atau antarnonkementerian.

(2) Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian

dibentuk sebelum Rancangan Undang-Undang

ditetapkan dalam daftar Prolegnas prioritas tahunan.

(3) Keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau

antarnonkementerian terdiri atas unsur:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum;

• kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

dan/atau lembaga lain yang terkait dengan substansi

yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang; dan

• perancang Peraturan Perundang-undangan yang

berasal dari instansi Pemrakarsa.

(4) Selain keanggotaan panitia antarkementerian dan/atau

antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan ahli hukum,

praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan

yang berkaitan dengan materi Rancangan Undang-

Undang.

(5) Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian

dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh

Pemrakarsa.