Pasal 44

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-

undangan lainnya merupakan kewenangan dan

disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau

instansi masing-masing.

(2) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-

undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan

kewenangan.

(3) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-

undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi,

atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1

(satu) tahun.

(4) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-

undangan lainnya yang telah ditetapkan dengan

keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi

masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.