Pasal 41

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda

Provinsi berdasarkan izin prakarsa dari Gubernur.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

• untuk …

• • 25 - -

95- 25 -

• untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan

konflik, atau bencana alam;

• akibat kerja sama dengan pihak lain; dan

• keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya

urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh Balegda

dan biro hukum.

Paragraf 7

Tata Cara Penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota