Pasal 30

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun

Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan

program penyusunan Peraturan Pemerintah kepada

Menteri.

(2) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah

Agung.

(3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa harus

terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa

kepada Presiden.

(4) Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai

penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan

Pemerintah.

(5) Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa

penyusunan Peraturan Pemerintah di luar daftar

perencanaan program penyusunan Peraturan

Pemerintah, Pemrakarsa melaporkan penyusunan

Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut kepada

Menteri.

Bagian …

• • 20 - -

95- 20 -

Bagian Keempat

Tata Cara Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Presiden