Pasal 25

(1) Dalam menyusun Rancangan Undang-Undang di luar

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan

permohonan izin prakarsa kepada Presiden.

(2) Permohonan …

• • 17 - -

95- 17 -

(2) Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai

penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan

Undang-Undang, yang meliputi:

• urgensi dan tujuan penyusunan;

• sasaran yang ingin diwujudkan;

• pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;

dan

• jangkauan serta arah pengaturan.

(3) Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa

penyusunan Rancangan Undang-Undang di luar

Prolegnas, Pemrakarsa menyusun Rancangan Undang-

Undang tersebut.

(4) Pemrakarsa menyampaikan usulan Rancangan Undang-

Undang di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen

kesiapan teknis yang meliputi:

• izin prakarsa dari Presiden;

• Naskah Akademik;

• surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari

Menteri;

• Rancangan Undang-Undang;

• surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat

panitia antarkementerian/antarnonkementerian dari

Pemrakarsa; dan

• surat keterangan telah selesai pengharmonisasian,

pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan

Undang-Undang dari Menteri.

Pasal 26 …

• • 18 - -

95- 18 -