Pasal 144

(1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143

disertai dengan alasan.

(2) Alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam

puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 145 …

• • 74 - -

95- 74 -