Pasal 143

(1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142

ayat (3) terhadap sebagian atau seluruh materi Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan produk

hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

(2) Pembatalan terhadap sebagian materi Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa pasal dan/atau ayat.