Pasal 142

(1) Dalam hal hasil klarifikasi tidak bertentangan dengan

kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a, Gubernur menerbitkan

surat kepada Bupati/Walikota yang berisi pernyataan

telah sesuai.

(2) Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b, Gubernur menerbitkan

surat hasil klarifikasi yang berisi rekomendasi agar

Pemerintah …

• • 73 - -

95- 73 -

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan

penyempurnaan atau pencabutan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak

melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Gubernur mengusulkan pembatalan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.