Pasal 141

(1) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140

melakukan klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

dan Peraturan Bupati/Walikota.

(2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa hasil klarifikasi Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang:

• tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/

atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi; atau

• bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.