Pasal 138

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi keberatan

terhadap pembatalan Peraturan Daerah Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Gubernur

dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

(2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan

Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Perundang-

undangan yang membatalkan Peraturan Daerah tersebut

menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Paragraf 2

Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota