Pasal 135

(1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134

ayat (3) terhadap sebagian atau seluruh materi Peraturan

Daerah Provinsi ditetapkan dengan produk hukum sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pembatalan terhadap sebagian materi Peraturan Daerah

Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa pasal dan/atau ayat.