Pasal 130

(1) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 126 kepada Bupati/Walikota

dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari

terhitung sejak tanggal diterimanya Rancangan Peraturan

Daerah dimaksud.

(2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan kepentingan

umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut menjadi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota bertentangan dengan kepentingan

umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/

Kota melakukan penyempurnaan dalam jangka waktu

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

diterimanya hasil evaluasi.

(4) Dalam …

• • 68 - -

95- 68 -

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak ditindaklanjuti dan Bupati/Walikota tetap

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/

Kota menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,

pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut

dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Klarifikasi Peraturan Daerah

Paragraf 1

Klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi