Pasal 126

(1) Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pajak daerah,

retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum

diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota

kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota

juga menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati/

Walikota tentang:

• penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

• penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah; atau

• penjabaran pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap materi muatan, teknik penyusunan, dan bentuk

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 127 …

• • 66 - -

95- 66 -