Pasal 125

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang dalam negeri menyampaikan hasil evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 124 kepada Gubernur dalam

jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung

sejak tanggal diterimanya Rancangan Peraturan Daerah

dimaksud.

(2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi sudah sesuai dengan kepentingan umum

dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi tersebut menjadi Peraturan Daerah

Provinsi.

(3) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi, Gubernur bersama DPRD Provinsi melakukan

penyempurnaan dalam jangka waktu paling lama 7

(tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil

evaluasi.

(4) Dalam …

• • 65 - -

95- 65 -

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak ditindaklanjuti dan Gubernur tetap

menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

menjadi Peraturan Daerah Provinsi, pembatalan

Peraturan Daerah Provinsi tersebut dilakukan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota