Pasal 121

(1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata

ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran

Daerah Provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk

dievaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(2) Selain Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur juga

menyampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang:

• penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

• penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah; atau

• penjabaran pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap materi muatan, teknik penyusunan, dan bentuk

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.