Pasal 118

(1) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak

ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117

ayat (2), Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut

sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

(2) Kalimat pengesahan bagi Peraturan Daerah Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi:

“Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

(3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir naskah

Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan

Peraturan Daerah Provinsi ke dalam Lembaran Daerah

Provinsi.

(4) Sekretaris …

• • 61 - -

95- 61 -

(4) Sekretaris Daerah Provinsi membubuhkan kalimat

pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Naskah Peraturan Daerah Provinsi yang telah dibubuhi

kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh

Sekretaris Daerah Provinsi.