Pasal 117

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 116 ditetapkan oleh Gubernur

dengan membubuhkan tanda tangan.

(2) Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD

Provinsi dan Gubernur.

(3) Naskah Peraturan Daerah Provinsi yang telah

ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris

Daerah Provinsi.

(4) Penomoran Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.