Pasal 113

(1) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) tidak ditandatangani

oleh Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Undang-

Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-

Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib

diundangkan.

(2) Kalimat pengesahan bagi Undang-Undang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berbunyi: “Undang-Undang ini

dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945”.

(3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir naskah

Undang-Undang sebelum pengundangan Undang-Undang

ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

(4) Menteri …

• • 58 - -

95- 58 -

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kesekretariatan negara membubuhkan kalimat

pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Naskah Undang-Undang yang telah dibubuhi kalimat

pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibubuhi nomor dan tahun oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesekretariatan negara dan selanjutnya disampaikan

kepada Menteri untuk diundangkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,

dan Rancangan Peraturan Presiden