Pasal 108

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang

dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan

persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.

(2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi yang

dihadiri oleh Gubernur.

(3) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditarik

kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang

sama.

Paragraf 2

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota