Pasal 107

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik

kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi

dan Gubernur.

(2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur,

disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan

penarikan.

(3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD Provinsi,

dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD Provinsi

dengan disertai alasan penarikan.