Pasal 103

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD

Provinsi atau Gubernur dibahas oleh DPRD Provinsi dan

Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu

pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.