Pasal 2

(1) RKP Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 merupakan dokumen perencanaan pembangunan

nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun

2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(2) RKP Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), memuat:

• Narasi RKP Tahun 2021, yang terdiri atas:

1. Bab 1, Pendahuluan yang memuat Latar

Belakang, Tujuan, dan Sistematika;

1. Bab 2, Spektrum Perencanaan Pembangunan

Nasional yang memuat Hasil Evaluasi RKP

Tahun 2019, Antisipasi Pemulihan

Pembangunan Nasional Pascapandemi

Covid-19, Kerangka Ekonomi Makro, Strategi

Pengembangan Wilayah, dan Strategi

Pendanaan Pembangunan;

1. Bab 3, Tema dan Sasaran Pembangunan

yang memuat Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 dan Arahan Presiden, Tema, Sasaran,

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan,

serta Prioritas Nasional;

1. Bab 4, Prioritas Nasional dan Pendanaannya

yang menjabarkan 7 (tujuh) Prioritas

Nasional dan masing-masing memuat

sasaran Prioritas Nasional, Program

Prioritas, Proyek Prioritas Strategis/Major

www.peraturan.go.id

2020, No.201 -4-

Project, kerangka regulasi, kerangka

kelembagaan, dan pendanaan untuk

Prioritas Nasional;

1. Bab 5, Kaidah Pelaksanaan yang memuat

Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi,

serta Kerangka Evaluasi dan Pengendalian;

dan

1. Bab 6, Penutup,

tercantum dalam Lampiran I dan merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini;

• Matriks Pembangunan yang memuat Program

Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas

dengan penjabaran sasaran, indikator, dukungan

terhadap arahan Presiden, target, yang tercantum

dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan

• Matriks Major Project yang memuat Proyek

Prioritas Strategis/Major Project pada Prioritas

Nasional beserta alokasi pendanaannya,

tercantum dalam Lampiran III dan merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden

ini.

(3) Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, dijabarkan dalam Daftar Proyek Prioritas yang

ditetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.