Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI

Pasal 1

Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat diberikan honorarium setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

  1. Ketua sebesar Rp 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
  2. Wakil Ketua sebesar Rp 23.940.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
  3. Anggota sebesar Rp 21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu).

Pasal 3

Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, diberikan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri Komunikasi dan Informatika, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri- sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2005 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Penyiaran Indoenesia Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2015, No.173 3

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2015

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2015

,

www.peraturan.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan gairah kerja, dipandang perlu menyesuaikan honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan Peraturan Presiden;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Referensi Silang (2)
UU 32/2002 — Penyiaran
PERPRES 26/2005 — Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2005 tentang...