Pasal 8

(1) Untuk menjaga keakuratan dan validitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, Kementerian Dalam Negeri

melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kementerian Keuangan melalui

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemadanan dan

pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf d secara berkelanjutan.

(2) Pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan

dan basis data perpajakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

• Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan data identitas wajib

pajak berbasis NPWP kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan

dan Pencatatan Sipil;

• Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

www.peraturan.go.id

2021, No.209 -7-

melakukan pemadanan terhadap data yang

diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud

dalam huruf a; dan

• Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

memberikan:

1. data hasil pemadanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan

2. Data Kependudukan berbasis NIK yang

belum memiliki NPWP sesuai dengan jenis

pekerjaan secara bertahap,

kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat

Jenderal Pajak.

(3) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal

Pajak dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

Sipil berkoordinasi untuk menyusun tata cara

pelaksanaan pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan secara

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).