Pasal 6

(1) Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertanggung

jawab atas keakuratan dan validitas Data

Kependudukan berbasis NIK.

(2) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas keakuratan dan

validitas NPWP.