Pasal 5

(1) Penyelenggara menyampaikan permintaan validasi

pencantuman NIK dan/atau NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c kepada:

• Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk NIK; dan

• Kementerian Keuangan melalui Direktorat

Jenderal Pajak untuk NPWP.

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi.

(3) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan sistem

informasi tidak dapat berfungsi, penyampaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2021, No.209 -6-