Pasal 4

(1) Penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

• NIK sebagai penanda identitas bagi orang pribadi

yang belum memiliki NPWP;

• NIK dan NPWP sebagai penanda identitas bagi

orang pribadi yang telah memiliki NPWP; dan

• NPWP sebagai penanda identitas bagi Badan dan

orang asing yang tidak memiliki NIK.

(2) Ketentuan penambahan atau pencantuman NIK

dan/atau NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian Pelayanan Publik

kepada orang asing yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diwajibkan

untuk memiliki NIK dan/atau NPWP.