Pasal 3

(1) Penyelenggara mensyaratkan penambahan atau

pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan

huruf b dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

(2) Penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan

sebagai:

• penanda identitas untuk setiap pemberian

Pelayanan Publik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permohonan Pelayanan

Publik yang disampaikan; atau

• penanda identitas untuk setiap data penerima Pelayanan Publik yang statusnya masih aktif di

www.peraturan.go.id

2021, No.209 -5-

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.