Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

• pensyaratan penambahan NIK dan/atau NPWP penerima layanan;

• pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan;

• validasi atas pencantuman NIK dan/atau NPWP;

• pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan

dan basis data perpajakan; dan

• pengawasan.