Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

1. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen

yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain

yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan

Publik.

1. Data Kependudukan adalah data perseorangan

dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil

dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

1. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat

NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat

unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang

yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

1. Nomor Pokok Wajib Pajak, selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib

pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau

identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakannya.

www.peraturan.go.id

2021, No.209 -4-

1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan

bentuk usaha tetap.