Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan

penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui

2021, No.206 -6-

mekanisme hibah untuk membantu pendanaan

penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan,

fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

(3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dimasukan dalam klasifikasi,

kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kelima

Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang Berasal dari

Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

Paragraf 1

Umum